Media Informasi

Terkait Kasus Suap Bupati Labuhanbatu, KPK Sita 2 Bidang Tanah. Sebanyak 2 bidang tanah disita Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlokasi di dekat Kantor Bupati Labuhanbatu. Penyidik juga menyita sebidang tanah dan bangunan pabrik sawit yang berdiri di atasnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyitaan ini terkait tersangka Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap. Hal ini didapati setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sekitar 37 orang saksi di Polres Labuhanbatu sejak 31 Oktober 2018. “Penyitaan aset-aset ini adalah bagian dari proses penyidikan dan diharapkan nanti akan lebih memaksimalkan pengembalian aset pada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara atau memaksimalkan asset recovery,” ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018). Selain itu, KPK juga menyita dua unit ruko di Medan, yaitu Gedung Johor Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Dan KPK telah memasang plang di semua lokasi ...

Terungkap Dalam Persidangan, Inilah 15 Modus Transaksi Uang Dari Hasil Korupsi. Dari berbagai kasus atau perkara korupsi yang ditangani KPK baik penyalahgunaan kewenangan (termasuk dalam pengadaan barang dan jasa) dengan kerugian negara, perkara suap, maupun gratifikasi dengan sebagian disertai TPPU, ada banyak modus yang dipakai para pelaku korupsi dalam melakukan transaksi atas uang untuk korupsi dan uang hasil korupsi. Beberapa modus sudah terungkap dalam persidangan hingga tertuang dalam pertimbangan putusan terdakwa maupun terpidana dan mantan terpidana. Modus-modus bahkan didukung dan dibantu pegawai/pejabat penyedia jasa keuangan.‎ Sebagian besar mencakup 15 modus.‎ 1. Para pelaku korupsi (tersangka, Terdakwa, terpidana, dan mantan terpidana) serta pihak2 terkait membuka rekening bank atas nama orang lain dengan menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain untuk penampungan, penerimaan, penarikan, dan penggunaan uang hasil korupsi. 2. Para pelaku korupsi denga...

OJK Didesak KPK Perketat Pengawasan Transaksi Uang Korupsi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperketat pengawasan transaksi uang yang dipakai untuk korupsi dan uang hasil korupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menegaskan, ‎dari berbagai kasus (perkara) korupsi yang ditangani para penegak hukum termasuk KPK,  sudah terungkap beberapa modus yang dilakukan para pelaku korupsi saat melakukan transaksi uang. Baik uang untuk korupsi maupun uang hasil korupsi. Beberapa modus tersebut terjadi karena didukung dan dibantu pegawai dan/atau pejabat penyedia jasa keuangan. Mulai dari bank, asuransi, maupun money changer. ‎ ‎”KPK berharap ada aturan pengetatan transaksi tunai. Termasuk setor tunai ‎dan ambil tunai dalam jumlah besar. Hal ini sudah KPK sampaikan pada BI (Bank Indonesia) dan OJK. Intinya KPK berharap ada aturan hukum melarang transaksi tunai yang besar,” tegas Syarif, Minggu (4/10/2018). Syarif mengungkapkan, berbagai...